KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Disusun
guna :
Sebagai
tanda telah mengumpulkan tugas semester ke IV pada tahun 2015 / 2016 dengan
topik pembahasan adalah Konsep Anggaran Sektor Publik
Disusun
oleh :
Nama : Wyne Gebina Adelia Yulimasari
Nim : C220141013
Fakultas : Ekonomi
/ Akuntansi
UNIVERSITAS
KRISTEN SURAKARTA
JALAN
WOLTER MONGINSIDI NO. 36 – 38, BANJARSARI
(0271)
637145
SURAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN
Sejarah organisasi sektor publik
sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam
(1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada
sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada
interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat
yang umumnya berbentuk pemerintahan. Pemerintahan merupakan
aspek yang sangat penting dan berpengaruh dalam kinerja serta kemakmuran suatu
negara. Untuk menunjang perkembangan suatu negara tentu dibutuhkan suatu
pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan yang baik memiliki suatu standar
dalam menganalisa kinerjanya, oleh karena itu dibentuklah suatu sistem yang
dinamakan akuntansi sektor publik.
Peran utama akuntansi
manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan
digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan
pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana
untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan
organisasi dapat tercapai.
Perencanaan dalam
menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan
apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis
disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen
berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang
berorientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar,
teknologi
atau ekonomi
eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen,
direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini
didukung prosedur
penganggaran organisasi.
Anggaran
dapat dinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan
pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode
mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan
dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik
melakukan perbedaan krusial antara tambahan modal dan penerimaan, serta
tambahan pendapatan dan pengeluaran.
Rumusan
Masalah
1.
Bagaimana pengertian anggaran sektor
publik ?
2.
Apa pentingnya anggaran sektor publik
bagi pemerintah ?
3. Apa hubungan anggaran dan kebijakan fiskal
pemerintah ?
4. Bagaimanakah
proses akuntansi manajemen pada sektor publik ?
5. Bagaimanakah
konsep anggaran pada sektor publik ?
6. Apa
sajakah jenis-jenis anggaran pada sektor publik ?
7. Bagaimanakan
prinsip dan siklus penganggaran pada sektor publik ?
BAB
II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
DAN FUNGSINYA
Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran publik berisi rencana kegiatan
yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja
dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi
yang meliputi informasi mengenai pendapatn, belanja, dan aktivitas.
Setiap anggaran memberikan informasi mengenai pa yang hendak dilakukan dalam
beberapa periode yang akan datang.
Menurut freeman (2003), anggaran adalah
sebuah proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan
sumber daya yang dimiliki ke dalam kebutuhan – kebutuhan yang tidak
terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands) yang
mengungkap peran strategi anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi
publik. Organisasi sektor publik tetntunya berkeinginan memberikan pelayanan
maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala
oleh terbatasnya sumberdaya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peran penting
anggaran.
Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran
publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:
1. Rencana –
rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat
mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan
2. Estimasi
besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasi rencana tersebut
3. Perkiranaan
sumber – sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta beberapa besar
pemasukan tersebut
B. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pentingnya Anggaran Sektor Publik
Terdapat beberapa aspek kehidupan yang
tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal.
Anggaran seltor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan
masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dsb
agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh
keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.
Dalam sebuah negara demokrasi,
pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah
uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan
uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan blue print keberadaan
sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang.
C.
HUBUNGAN ANGGARAN DAN KEBIJAKAN
FISKAL PEMERINTAH.
Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah
Kebijakan fiskal adalah usaha yang
dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem
pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama
kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting
yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi,
menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran
sektor publik harus dapat memenuhi kriteria berikut:
1. Merefleksikan
perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat
2. Menentukan
penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, Pemprov atau
Pemda.
Keputusan anggaran yang dibuat
pemerintah daerah dan propinsi seharusnya dapat merefleksikan prioritas pemerintah
daerah atau pemerintah propinsi dengan baik. Anggaran sektor publik penting
karena beberapa alasan yaitu:
1. Anggaran
merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi,
menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran
diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas
dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran
diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade
offs.
3. Anggaran
diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap
rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksana
akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
D. AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Akuntansi
manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang
integral. Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan
akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran,
pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan
pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan,
evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya
digunakan secara tepat dan akuntabel.
Statements on Management
Accounting 1A tentang definisi akuntansi manajemen, dipaparkan sebagai
berikut:
“The Process of identification,
measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and
communication of financial information used by management to plan, evaluate,
and control within an organization and to assure appropriate use of and
accountability for its resources.”
Chartered
Institute of Management Accountants (1994) dalam Jones dan Pandlebury
(1996) membuat definisi yang lebih luas daripada definisi yang dikeluarkan oleh
Institute of Management Accountants, terutama dalam hal luas informasi
yang diberikan. Chartered Institute of Management Accountants
mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen
yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan pengintepretasian
informasi yang digunakan untuk :
a) Perumusan
strategi
b) Perencanaan
dan pengendalian aktiva
c) Pengambilan
keputusan
d) Pengoptimalan
penggunaan sumber daya
e) Pengungkapan
(disclosure) kepada shareholders dan pihal luar organisasi
f)
Perlindungan aset
Pada
dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan
prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi,
harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakterisitik
dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor
swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa modifikasi.
Peran utama
akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi
akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi
perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik,
perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan
pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor
publik meliputi :
1. Perencanaan Strategik
Pada
tahap perencanaan stratejik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif
program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen
adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (cost of
program) dan beberapa biaya suatu aktivitas (cost of activity),
sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan
berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.
Akuntansi
manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu
efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (cost, quality and
services). Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi
dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi
manajemen yang modern. Namun tetap, terdapat sedikit perbedaan antara sektor
swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk/pelayanan (product
costing). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta
cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara
langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor
publik sebagian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di
awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara
aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang
dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit diukur.
2. Pemberian Informasi Biaya
Biaya (cost) dalam akuntansi
sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
§
Biaya
input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya
input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.
§
Biaya
output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga
sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan
berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan.
§
Biaya
proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan
mempertimbangkan fungsi organisasi.
3. Penilaian Investasi
Penilaian
investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di
sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor
swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi pada laba. Sementara
organisasi publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba,
sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak dapat diterapkan untuk sektor
publik. Di samping itu sulit untuk mengukur output yang dihasilkan, sehingga
untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial (expected
return) tidak dapat (sulit) dilakukan.
Penilaian
investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis
biaya-manfaat (cost-benefit analysis). Dalam praktiknya, terdapat
kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan.
Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat
dari sisi finansialnya saja akan tetapi harus mencakup biaya sosial (social
cost) dan manfaat sosial (social benefits) yang akan diperoleh
dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam
satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi
dengan menggunakan analisis biaya-manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan.
Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya (cost-effectiveness
analysis).
4.
Penganggaran
Akuntansi
manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang
efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber
daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen
merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan
sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.
5. Penentuan
biaya pelayanan (cost of services) dan
penentuan tarif pelayanan (charging for services)
Akuntansi
manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk
memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada
pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan.
Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat
akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan
sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah
memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang
berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan
keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin
baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
6.
Penilaian
Kerja
Penilaian
kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan
untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai
tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi
manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan
ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan.
E. KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial
tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di
masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan
penetapan anggaran.
Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi
kriteria, antara lain merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan
masyarakat serta menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen
pemerintah atau pemerintah daerah.
Anggaran sektor publik dibuat untuk
membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih,
kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain agar terjamin secara layak. Maka
dari itu tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang
diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang dibuatnya.
Fungsi
Penganggaran Sektor Publik
§ Anggaran
merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
§ Anggaran
merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
§ Angggaran
sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan
mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
§ Anggaran sebagai
alat pengendalian unit kerja.
§ Anggaran
sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam
pencapaian visi organisasi.
§ Anggaran
merupakan instrumen politik.
§ Anggaran
merupakan instrumen kebijakan fiskal.
Karakteristik
Penganggaran Sektor Publik
§ Anggaran
dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
§ Anggaran
umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
§ Anggaran
berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan.
§ Usulan
angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari
penyusunan anggaran.
§ Sekali
disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
F.
JENIS
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
1. Anggaran Tradisional / Anggaran Konvensional
Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di
negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini,
yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan
incrementalism dan (b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item.
Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut
adalah: (c) cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan
(f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan
ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan
untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam
memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak
tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang
dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan
anggaran.
·
Incrementalism
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan
dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat
incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada
item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun
sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan
tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya
perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan
efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran
tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini,
seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang
pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya
kurang penting untuk dilaksanakan.
Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu
item, program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya
meskipun sebenarnya item tersebut sudah tidak relevan dibutuhkan. Perubahan
anggaran hanya menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat
inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya.
·
Line-item
Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item
yang didasarkan atas dasar sifat (nature)
dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan
untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam
struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak
relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang
demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan
penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukur yang dapat
digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang
diusulkan.
Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan
adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran.
Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan
dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan
dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan
sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran
yang dilakukan.
Contoh anggaran tradisional
Anggaran
Rumah Jompo
|
|
Belanja gaji
|
45.000.000
|
Belanja persediaan
|
17.000.000
|
Belanja makanan
|
11.000.000
|
Belanja perjalanan
|
3.000.000
|
Belanja lain – lain
|
9.000.000
|
Total
|
95.000.000
|
2.
Anggaran Publik dengan Pendekatan New Public Management
Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor
publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku,
birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel
dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil
dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama
dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang
muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.
New Public Management berfokus
pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi
kebijakan. Penggunaan paradigma New
Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah
di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.
Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model
pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam
pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing
government”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler
tersebut adalah :
a)
Pemerintahan katalis
Fokus
pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus
menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara
langsung dengan proses produksinya (producing).
Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian,
dan bukan keharusan, pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum
dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah.
b)
Pemerintah milik masyarakat
Memberdayakan
masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada
masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya
sendiri (self-help community).
c)
Pemerintah yang kompetitif
Menyuntikkan
semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah
satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas
pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan
kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.
d)
Pemerintah yang digerakkan oleh
misi
Mengubah
organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan
oleh misi.
e)
Pemerintah yang berorientasi hasil
Membiayai
hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran
pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi.
Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana yang
dialokasikan.
f)
Pemerintah berorientasi pada
pelanggan
Memenuhi
kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
g)
Pemerintahan wirausaha
Mampu
menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.
h)
Pemerintah antisipatif
Berupaya
mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisonal yang birokratis memusatkan
diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.
i)
Pemerintah desentralisasi
Dari
hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja.
j)
Pemerintah berorientasi pada (mekanisme)
pasar
Mengadakan
perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme
administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara alokasi sumberdaya,
yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme
pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pemerintah
tradisional menggunakan mekanisme administratif yaitu menggunakan perintah dan
pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian
memerintahkan orang untuk melaksanakannya (sesuai dengan prosedur tersebut).
Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar yaitu tidak memerintahkan dan
mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak
melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.
Perbandingan Anggaran Tradisional dengan
Anggaran Berbasis Pendekatan NPM :
Anggaran
Rumah Jompo
|
|
Belanja gaji
|
45.000.000
|
Belanja persediaan
|
17.000.000
|
Belanja makanan
|
11.000.000
|
Belanja perjalanan
|
3.000.000
|
Belanja lain – lain
|
9.000.000
|
Total
|
95.000.000
|
G. PRINSIP DAN SIKLUS ANGGARAN SIKLUS PUBLIK
Prinsip
Anggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip dalam sektor publik
meliputi :
·
Otorisasi oleh legislatif.
Anggaran
publik harus mendapatkan otorisasi
dari legislatif
terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan
anggaran tersebut.
·
Komprehensif
Anggaran
harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu,
adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang
bersifat komprehensif.
·
Keutuhan Anggaran
·
Nondiscretionary Appropriation.
Jumlah
yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis,
efisien dan efektif.
·
Periodik
Anggaran
merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi
tahunan.
·
Akurat
Estimasi
anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat
dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran
serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan overestimate
pengeluaran.
·
Jelas
Anggaran
hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan.
·
Diketahui Publik
Anggaran
harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
Siklus
Anggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip siklus anggaran perlu diketahui dan
dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintah. Menurut Henley (1990), pada dasarnya
prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relative tidak berbeda antara sector
swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri
atas :
1. Tahap
persiapan anggaran.
Dilakukan
dengan cara menentukan berapa anggaran yang diperlukan untuk pengeluaran yang
tentunya disesuaikan dengan penaksiran pendapatan yang diperoleh secara akurat.
2. Tahap
ratifikasi anggaran.
Melibatkan
proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut
tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition
building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari
eksekutif sangat penting dalam tahap ini.
3. Tahap
pelaksanaan anggaran.
Dalam
tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer
keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian
manajemen.
4. Tahap
pelaporan dan evaluasi.
Tahap pelaporan
dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah
didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik,
maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan
banyak masalah.
BAB
III
KESIMPULAN
Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem
pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants
(1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses
pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan,
pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh
manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk
menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor
publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada
manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.
Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya
perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian
tugas (task control). Peran akuntansi
manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi :
1. Perencanaan
strategik
2. Pemberian
informasi biaya
3. Penilaian
investasi
4. Penganggaran
5.
Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan
penentuan tarif pelayanan (charging
for services)
6. Penilaian kinerja
Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang
perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa
mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan
penetapan anggaran.
Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria, antara
lain merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta
menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah atau
pemerintah daerah.
Anggaran sektor
publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti
listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain agar
terjamin secara layak. Maka dari itu tingkat kesejahteraan masyarakat
dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang
dibuatnya.
Terdapat
2 jenis anggaran sektor publik :
1. Anggaran
Tradisional
Anggaran
tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara
berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a)
cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b)
struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item.
Ciri lain
yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: (c)
cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan
prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut
tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan,
dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi
tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai
informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk
tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.
2.
Anggaran
Publik dengan Pendekatan New Public
Management
Sejak
pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang
cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis,
dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih
mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan
sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam
hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul
dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.
New Public Management berfokus
pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi
kebijakan. Penggunaan paradigma New
Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah
di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.
Prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik
meliputi :
·
Otorisasi oleh legislatif.
·
Komprehensif
·
Keutuhan Anggaran
·
Nondiscretionary Appropriation.
·
Periodik
·
Akurat
·
Jelas
·
Diketahui Publik
Prinsip-prinsip siklus
anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara
pemerintah. Menurut Henley (1990),
pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relative tidak berbeda
antara sector swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran meliputi empat tahap
yang terdiri atas :
1. Tahap
persiapan anggaran.
2. Tahap
ratifikasi anggaran.
3. Tahap
pelaksanaan anggaran.
4. Tahap
pelaporan dan evaluasi.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul,
GN. 2011. Penganggaran Sektor Publik,
(online).
http://karangtangis.blogspot.com/2011/02/penganggaran-sektor-publik_01.html.
Diakses pada tangal 9 Oktober 2011.
Adi
K., Taufan. 2009. Akuntansi Manajemen
Sektor Publik, (online). http://sijenius.wordpress.com/2009/05/08/akuntansi-manajemen-sektor-publik/.
Diakses pada tangal 9 Oktober 2011.
Anonim.
2011. Anggaran Sektor Publik,
(online). http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik. Diakses pada
tangal 9 Oktober 2011.
Dewi,
Siswidya. 2010. Anggaran Sektor Publik,
(online). http://siswidya.blogspot.com/2010/11/anggaran-sektor-publik.html.
Diakses pada tangal 9 Oktober 2011.
Satria,
Yudhistira. 2008. Jenis Anggaran Sektor
Publik, (online). http://yudhistirasatriapamungkas.blogspot.com/2008/06/jenis-jenis-anggaran-sektor-publik.html.
Diakses pada tangal 9 Oktober 2011.
Komentar
Posting Komentar